Manado — Kritik tajam terhadap kinerja Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selfanus Komaling (YSK) dalam 100 hari masa kepemimpinannya mulai ramai dibicarakan publik. Beragam komentar bermunculan, dari yang pesimis hingga yang masih memberi harapan. Isu yang paling banyak disorot adalah belum tampaknya pembangunan infrastruktur yang dianggap menjadi tolok ukur utama kinerja kepala daerah.
Sebagian masyarakat mengungkapkan kekecewaannya karena belum melihat satu pun fasilitas umum atau proyek infrastruktur besar yang mulai dibangun selama kepemimpinan YSK. Kritik ini pun mulai menyebar luas, terutama di media sosial dan forum-forum publik.
Namun, tanggapan tegas datang dari Ketua DPW Partai Perindo Sulut, Meyvo Rumengan. Ia menilai, masyarakat belum sepenuhnya memahami konteks pembangunan infrastruktur secara utuh.
“Banyak orang mengira bahwa kinerja kepala daerah hanya bisa dinilai dari pembangunan fisik seperti jalan atau jembatan. Padahal, infrastruktur itu bukan cuma soal bangunan,” tegas Meyvo dalam keterangannya kepada media.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur juga mencakup pembangunan non-fisik, seperti sistem pelayanan publik, penguatan kelembagaan, hingga program-program yang menyasar langsung kesejahteraan masyarakat.
APBD Masih Warisan Pemerintah Sebelumnya
Meyvo menyebut, publik perlu mengetahui bahwa APBD 2025 yang saat ini digunakan bukan hasil perencanaan Gubernur YSK, melainkan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, visi dan misi YSK belum bisa terefleksikan secara penuh dalam implementasi anggaran saat ini.
“Nanti pada APBD Tahun Anggaran 2026, yang disusun di akhir 2025, barulah kita akan benar-benar melihat realisasi visi-misi YSK dalam program-program pembangunan,” terang Meyvo.
Meski demikian, bukan berarti tahun 2025 akan nihil pembangunan. Melalui APBD Perubahan, lanjutnya, Gubernur YSK tetap dapat melakukan penyesuaian program untuk mengakomodasi agenda prioritasnya.
“Saya yakin akan ada pembangunan fisik yang mulai bergerak tahun ini. Perubahan APBD bisa menjadi jalan untuk menyelaraskan program dengan visi Gubernur,” jelasnya.
Fokus Penanganan Inflasi dan Pangan
Lebih lanjut, Meyvo juga mengungkapkan bahwa saat ini, Gubernur YSK sedang fokus pada penanganan kenaikan harga pangan, terutama harga beras yang belakangan melonjak. Pemerintah Provinsi, katanya, telah menginstruksikan penyaluran beras gratis dan pelaksanaan operasi pasar untuk menekan inflasi pangan.
“Program jangka pendek ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya mendapat informasi, Gubernur sangat concern pada hal ini. Kita doakan agar semua berjalan lancar,” tutup Meyvo.
Kesimpulan: Bersabar Menanti, Menakar Arah Baru Sulut
Dalam konteks 100 hari kerja, memang terlalu dini untuk menilai totalitas kinerja seorang Gubernur, apalagi ketika dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang belum disusun sendiri. Namun, publik juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik.
Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi rencana jangka pendek dan peta jalan kebijakan YSK, agar masyarakat tidak hanya menunggu, tapi bisa ikut mengawal dan memberi masukan secara konstruktif.
Sulawesi Utara kini sedang berada di persimpangan harapan baru. Apakah Gubernur YSK mampu menjawab ekspektasi publik? Waktu dan kebijakanlah yang akan membuktikannya.